Parlemen Bikameral
Parlemen Bikameral

Parlemen Bikameral (Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia)

Rp70.000,00

Kategori:

Deskripsi Produk

Sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia mengalami berbagai perubahan sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan paling mendasar dari gerakan reformasi yang dipelopori oleh mhasiswa dan berujung pada runtuhnya kekuasaan Orde Baru hanya pada manusia sebagai pelakunya, tetapi karena kelemahan sistem ketatanegaraan.

Gagasan perlunya perubahan UUD 1945 sesungguhnya telah dilontarkan sejak masa awal Orde Baru. Harun Alrasid melalui tulisannya yang dimuat di Harian Merdeka tanggal 18 Maret 1972 menekankan perlunya constitutional reform karena menurut penilaian obyektif hukum yang berlaku saat ini kurang sempurna atau bahkan salah. UUD 1945 dipandang terlalu summier, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada pembuat peraturan yang lebih rendah, serta tidak menjamin secara tegas tentang hak-hak asasi manusia (HAM).

Gagasan Harun Alrasid tersebut menunjukkan bahwa secara akademis pandangan tentang perlunya perubahan UUD 1945 telah ada karena sejumlah kelemahan yang dapat menimbulkan pemerintahan tidak demokratis, serta masalah sifat kesementaraan UUD 1945. Namun berbagai gagasan perubahan UUD 1945 selalu berbenturan dengan kehendak politik penguasa untuk mempertahankan UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen. Dengan kata lain, menolak perubahan UUD 1945, bahkan menjadikan penggagas-penggagas perubahan sebgai musuh politik. Akhirnya, gagasan perubahan UUD 1945 semasa Orde Baru hanya tetap hidup di lingkungan Perguruan Tinggi saja.

Informasi Tambahan

Berat 0.25 kg
Dimensi 16 x 24 cm
Penulis

Muchammad Ali Safa’at, SH., MH.

Tahun terbit

2010

Jumlah halaman

viii + 140

ISBN

978-979-8074-37-0
978-979-8074-34-9

Ulasan

Belum ada ulasan.

Be the first to review “Parlemen Bikameral (Studi Perbandingan di Amerika Serikat, Perancis, Belanda, Inggris, Austria, dan Indonesia)”